peraturan tentang tata naskah dinas. 63/MENLHK-SETJEN/2015 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. peraturan tentang tata naskah dinas

(2) Pembubuhan paraf. Peraturan Gubernur Banten Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Dokumen ini berisi ketentuan umum, jenis, format, penulisan, pengesahan, penyebaran, dan penyimpanan naskah dinas. Naskah Dinas Arahan adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan. terlaksana dengan efektif dan efisien perlu disusun tata naskah dinas; c. bahwa Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 4b Tahun 2011. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2009. 2019. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status,. ml. 4 23. E. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019. 01 Juli 2021. Adapun Naskah Dinas pengaturan. go. TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang : a. Sasaran Tata Naskah Dinas Elektronik adalah : a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. E. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten CIlacap. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/KEP/M. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020. 94 Tahun 2016 serta PERGUB No. bahwa pengaturan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2018. Pejabat Pengundangan. P. Pedoman ini ditetapkan dengan Permen LHK Nomor P. bahwa untuk tertib, efisiensi dan efektifitas. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Tipe Dokumen. Mencabut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432) 114 halaman dengan lampiran. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281); 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Naskah Dinas diPeraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian. Badan/Pengarang: Pasuruan (Kabupaten) Judul: PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 186 TAHUN. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. : Indonesia. perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; b. Tipe Dokumen. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian. Nomor Tambahan. Q. 4. tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. id : 5 hlm. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 01jPPATKj01j08 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; b. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Menimbang: bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu melakukan penyesuaian pedoman tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. ABSTRAK: a. tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. Judul. Tahun. Tentang. -2-BAB I KETENTUAN UMUM. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan: bahwa dalam rangka integrasi dan optimalisasi pengelolaan naskah dinas dan pelaksanaan naskah dinas elektronik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Pergub Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas dan Pergub Nomor 92 Tahun 2019. e-Ling; Pencarian. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20),. Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas T. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagaiWebsite Biro ORTALA. 12. go. 2. Judul. 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atauTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: T. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Status. 20, BD 2021 / NO. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi PemerintahPeraturan Bupati tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan. pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan; d. Mengingat : 1. Satuan Pendidikan, dan Lembaga dalam tata naskah dinas. Subjek. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG. Tata Naskah Dinas. 1. 2022/NO. Jakarta. Peraturan ini berisi tentang jenis, bentuk, format, penomoran, penandatanganan, penggunaan kop surat dan cap dinas, serta penyimpanan dan pengarsipan naskah di BKN. 1. bahwa dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 241 Tahun 2010 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;60. tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 8. Beranda. Pasal 17 Ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik3. LAOLY : Status: Berlaku P. 2020. bahwa jenis dan format tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan pedoman tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional. Tematik. 2021. Belum Tersedia. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang* Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Badan/Pengarang: Pasuruan (Kabupaten) Judul: PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 182 TAHUN. 126. U. -4Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 21 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. U. Peraturan b. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia T. bahwa dalam meningkatkan tertib administrasi, Tata. 2019/NO. );Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 7. T. Unduh Batang Tubuh. Permen PAN $ RB No. E. Pencabutan. Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip. Tipe Dokumen : Peraturan Perundang Undangan: T. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana. go. B. Kementerian Pekerjaan Umum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPenomoran Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata menggunakan sistem gabungan/ campuran dengan pengendalian di unit kearsipan pada Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi. PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. Tata Naskah Dinas Elektronik. 2022. 2015/No. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-161/J. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat ENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 41 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, dan. 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas. A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia; Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-161/J. ABSTRAK: a. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 688 kali Tipe Dokumen. 63/MENLHK-SETJEN/2015 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. 758. Peraturan Perundang-undangan. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan serta pengamanan Naskah Dinas yang digunakan. Salinan Abstraksi. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2012. 28, BN. Anda dapat mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja utama dari DJPD. dephub. go. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3). BAB I KETENTUAN UMUM. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah dinas. Jenis Naskah Dinas Elektronik sesuai ketentuan jenis Naskah Dinas dalam Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI. PERATURANPEDIA. T. 1244, peraturan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah. T. 01/2021, BN. TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata. kemdikbud. TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. go. id: 3 Hlm. Tipe. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-161/J. Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas , perlu men etapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1 . Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Bentuk Singkat Permendagri Tahun 2023. Judul. Dasar. Dokumen ini juga mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, serta tantangan dan peluang yang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 2. Indonesia, Kota Bandung. kemenparekraf. 126, jdih. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Provinsi Jawa Barat. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: Nomor: 31: Tahun: 2020: Tentang: TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 18 Desember 2020: Pejabat yang Menetapkan: YASONNA H. 2021/No. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2020 tentang. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang. Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 61. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019. 873, jdih. ABSTRAK PERATURAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: Nomor 18 Kearsipan 18 Seri E, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor. A/11/1982 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-112/J. U. PERATURAN MENTERI. 1291; : 34 Hlm. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. PERATURAN. 2019/NO. 11.